BAZNAS GELAS SEMINAR ADVOKASI TENTANG “PERAN PARALEGAL DALAM PENDAMPINGAN HUKUM KEPADA MUALAF”

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah untuk mewujudkan serta mempermudah dalam mendapatkan jaminan dari keadilan bagi semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang tergolong miskin atau tidak mampu supaya bisa memperoleh hak hukum masyarakat yang seharusnya didapkan seperti bantuan hukum yang tidak bisa di akses dengan baik karena adanya keterbatasan, baik pengetahuan maupun keterbatasan kemampuan ekonomi dengan menyewa pengacara atau advokat.

Direktur Operasional BAZNAS selaku Plt Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Wahyu Unggul Kuncahyo mengemukakan dalam Seminar Online Advokasi hari Senin 28 Desember 2020: “Mualaf merupakan salahsatu asnaf/objek penerima zakat seringkali tidak mendapatkan pemenuhan hak asasi manusia sebagai insan yang beragama, seperti pelarangan ibadah oleh keluarganya, pemaksaan untuk kembali ke agama sebelumnya dan kasus kasus lainnya yang sering menimpa mualaf”. Menurutnya, “Peran paralegal saat ini mempunyai posisi yang sangat strategis dalam perlindungan serta pemenuhan hak-hak hukum masyarakat khususnya masyarakat miskin atau kurang mampu termasuk mualaf yang ada dilingkungan sekitar paralegal.”

Masih dalam sambutannya Plt Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Wahyu Unggul Kuncahyo menyampaikan harapannya “Dengan adanya kegiatan seminar ini menjadi awalan komitmen BAZNAS dalam membantu persoalan hukum mualaf.

Sambutan Plt Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Wahyu Unggul Kuncahyo

Pembahasan mengenai peran paralegal dalam pendampingan hukum menjadi topik utama dalam seminar yang digelar oleh Mualaf Center BAZNAS, yang merupakan lembaga program dibawah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Seminar virtual tersebut bertajuk: “Peran Paralegal Dalam Pendampingan Hukum Kepada Mualaf.” Seminar virtual tersebut menghadirkan pembicara dari Kementerian Hukum dan HAM RI dan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PAHAM juga dihadiri oleh peserta dari perwakilan BAZNAS Daerah, Mualaf Center BAZNAS Daerah, Lembaga Pembinaan Mualaf dan stake holder yang berhubungan dengan advokasi hukum. Berhubung masih dalam masa pandemi corona, seminar ini dilaksanakan secara virtual.

Dalam penyampaian paparannya, Masan Nurpian, S.H., M.H. Kepala Subbidang Program Bantuan Hukum Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI menyampaikan bahwa Bantuan Hukum merupakan bagian dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia. “Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak-hak Sipil dan politik – International Covenant on Civil and Political Rights), yang pada Pasal 16 serta Pasal 26 Konvensi tersebut menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law). Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya” paparnya.  Menurtnya jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34. “Bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum,” tambahnya.

Pemaparan materi oleh Masan Nurpian, S.H., M.H. Kepala Subbidang Program Bantuan Hukum Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Rancangan Perubahan Permenkumham No.1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum: Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan. “Peran Paralegal sangat diutamakan dalam penyelesaian masalah hukum secara nonlitigasi dengan mengedepankan potensi-potensi kearifan local dan hukum yang hidup pada masyarakat setempat serta mengupayakan kegiatan kegiatan pemberdayaan masyarakat agar tercipta masyarakat cerdas hukum, sehingga secara otomatis dapat mengurangi banyaknya perkara di pengadilan dan overcapacity di Lapas/Rutan.” paparnya lebih lanjut.

Lingkup layanan paralegal adalah, dalam aspek Litigasi Paralegal hanya diperbolehkan untuk bertindak sebagai pendampingan advokat dan mendapatkan keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh advokat yang bersangkutan. Aspek non-litigasi paralegal dapat menjadi konsultasi hukum; c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; d. penelitian hukum; e. mediasi; f. negosiasi; g. pemberdayaan masyarakat; h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau i. perancangan dokumen hukum. Sedangkan dalam pelayanan hukum lain a. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten/kota; b. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau c. bekerja sama dengan Penyuluh Hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.

Menanggapi hal itu, Masan menekankan pentingnya mewujudkan masyarakat cerdas hukum dan berkeadilan melalui sinergi PBH (advokat dan paralegal) serta Penyuluh Hukum.

Pemaparan materi oleh Direktur LBH Paham Ruli Margianto, SH

Selanjutnya, Direktur LBH Paham Ruli Margianto, SH. menjelaskan peran Lembaga Bantuan Hukum dalam advokasi, “LBH dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi kepada Penerima Bantuan Hukum “ paparnya. “Adapun Paralegal sebagai pelaksana Bantuan Hukum” tambahnya.

Dikatakan Ruli lebih lanjut: “Dalam pelaksanaan advokasi hukum atau pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum

perlu sinergi antara pemerintah, swasta dan sektor ketiga.”

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *