Membangun Desa dengan Ekonomi Syariah

Oleh: Salahuddin El Ayyubi, Lc., MA

Kepala Lembaga Mualaf Center BAZNAS dan Dosen Dep Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB

Virus corona tidak hanya memukul pertumbuhan ekonomi, tetapi pula menyebabkan meningkatnya pengangguran dalam skala yang sangat besar. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2020 atau sebelum Indonesia diterjang pandemi Covid-19, angka pengangguran di Tanah Air sudah mencapai 6,88 juta. Data Kementerian Ketenagakerjaan per April 2020, sebanyak 2.08 juta karyawan mengalami PHK dan dirumahkan akibat pandemi. Kemnaker mencatat sebanyak 116 ribu perusahaan terpaksa merumahkan dan memutus kontrak pekerjanya.

Adapun penyebaran Covid-19 yang saat ini terpusat di wilayah perkotaan menyebabkan potensi peningkatan kemiskinan lebih besar terjadi di kota. Salahsatu penyebabnya antara lain tingkat kepadatan penduduk yang membuat virus ini jauh lebih mudah merajalela. New York di Amerika, Milan diItalia, dan DKI Jakarta diIndonesia adalah contoh daerah terparah dalam penyebaran virus corona.

Jika sebelumnya orang ramai-ramai ke kota karena ekonomi berpusat di kota, kini pandemi memutarbalikkan keadaan. Bisa jadi ini bentuk keseimbangan baru, terutama untuk hubungan kota dan desa atau kota-kota besar dengan daerah-daerah yang lebih kecil. Dampak krisis yang terjadi saat ini menyebabkan banyak perusahaan yang gulung tikar dan menyebabkan banyak tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Penguatan pembangunan desa dapat menjadi alternatif dalam menciptakan keseimbangan baru ini.

Desa dan pembangunan ekonomi

Dalam UU Desa No. 6 tahun 2014 pasal 78 tentang Pembangunan Desa dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, antara lain melalui pengembangan potensi ekonomi desa baik melalui pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah, pengembangan potensi wisata, dan lain sebagainya. Faktanya, masyarakat pedesaan masih sangat membutuhkan bantuan permodalan dalam pengembangan usaha namun tidak memiliki akses untuk mendapatkannya (bankable). Akibatnya, budaya ‘Rentenir’ atau ‘Bank Keliling’ tumbuh subur yang pada akhirnya berdampak negatif pada kehidupan masyarakat desa.

Hal ini antara lain disebabkan oleh penerapan ekonomi syariah yang hanya tumbuh pada sektor bisnis keuangan saja dan belum menyentuh sektor riil. Padahal, karakteristik yang kuat dari ekonomi syariah itu adalah keterkaitan antara instrumen keuangan dan sektor riil yang terlihat dari pengharaman terhadap semua instrumen keuangan berbasis bunga. Sehingga, keuangan syariah harus mampu menyalurkan dana yang dipegangnya ke sektor non-bunga yang berbasis bagi hasil, marjin, ataupun fee.

Diantara langkah yang diambil oleh pemerintah adalah peningkatan ekonomi melalui lembaga ekonomi pada tingkat desa, yaitu pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa sekaligus menyerap tenaga kerja yang ada. Potensi pasar ekonomi Islam di pedesaan bisa dijelaskan mengacu pada jumlah penduduk penganut agama Islam usia produktif. Data menunjukkan jumlah penduduk muslim pedesaan usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 66.241.249 jiwa atau 64.45 persen dari total penduduk pedesaan beragama Islam. Sehingga BUMDES yang diwarnai dengan akad-akad ekonomi syariah menjadi sangat relevan.

Hal itu dapat dilihat dari sudut pandang bahwa sistem ekonomi syariah hakekatnya telah lama berkembang di pedesaan terutama yang penduduknya mayoritas beragama Islam (Dudi Badruzaman: 2019). Di kalangan petani Jawa misalnya, wujud sistem yang berlaku antara pemilik lahan dan penggarap yang dikenali dengan istilah maro, mertelu, mrapat, prowolu, yang pada dasarnya mencerminkan bagi hasil(Singarimbun dan D. H. Penny, 1976 dalam Masyhuri: 2013).

Pada masyarakat adat Manggarai terdapat berbagai aktivitas ekonomi lokal seperti celong dan cimpa. Celong adalah sistem pinjam barang/tanah atau semacam sewa kendaraan (kuda/kerbau untuk kepentingan pengolahan sawah) yang sama dengan konsep ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri. Sedangkan Cimpa merupakan suatu pemberian secara cuma-cuma tanpa ada harapan akan imbalan secara langsung, namun diharapkan nanti suatu waktu si pemberi juga diberikan oleh orang yang menerima cimpaan jika ada. Cimpa bisa disamakan dengan konsep hibah atau pemberian cuma-cuma dalam ekonomi syariah (Hakim: 2014).

Namun potensi yang ada belum tergarap secara optimal.Boleh jadifaktor pemahaman masyarakat pedesaan tentang ekonomi syariah itu sendiri belum terlalu baik. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2016 yang dilakukan oleh OJK menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah 2016 sebesar 8,11 persen.Indeks ini sangat rendah bila dibandingkan dengan indeks literasi keuangan 2016 sebesar 67.82 persen. Oleh karena itu, upaya untuk mensosialisasikan sistem ekonomi syariah hendaknya dilakukanterus menerus dan menjangkau hingga daerah pedesaan dengan memanfaatkan berbagai instrumen yang ada. Semua hal ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yaitu menghilangkan kemiskinan (no poverty). Hal ini dapat dicapai dengan memainkan peran ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pencapaian inklusi keuangan khususnya microfinance yang diharapkandapat meningkatkanpendapatan masyarakat melalui pertumbuhan di sektor riil dengan konsep bagi hasil yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Mengoptimalkan zakat

Sistem ekonomi perdesaan di Indonesia dalam konteks kekinian berlangsung dalam pergumulan sistem ekonomi tradisional(pra kapitalistik) dengan ekonomi modern (kapitalistik). Sistem ekonomi kapitalistik di perdesaan merupakan bentuk penetrasi perkotaan atas perdesaan. Mentalitas ekonomi kota telah menjungkirbalikan prinsip-prinsip ekonomi produksi masyarakat perdesaan. Selama ini proses produksi ekonomi perdesaan dilakukan untuk swasembada, dengan sedikit kelebihan yang dijual ke pasar. Mentalitas kota telah merubahnya menjadi hukum pertukaran sebagai dasar proses produksi. Petani tumbuh menjadi wiraswasta, berproduksi untuk usaha-usaha perdagangan (Boeke, t.th dalam Kusmanto: 2014).

Maka, program-program pemberdayaan melalui dana zakat seharusnya juga dapat menyasar kepada penduduk desa yang masih terkepung oleh tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Dengan memberikan bantuan zakat berbasis produktif kepada komunitas maka diharapkan komunitas mustahik ini dapat saling bahu-membahu dalam memanfaatkan dana yang dikelola untuk membantu usaha yang telah dijalankan oleh mereka, seperti bertani, berkebun, berdagang, dan lain-lain.

Namun demikian, pengentasan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan tentu saja tidaklah semudah membalikkan telapan tangan. Banyak hal-hal lain yang saling berkaitan antara satu sama lain. Misalnya: jumlah modal (dana zakat) yang diberikan apakah dianggap cukup atau tidak? Kualitas penerima bantuan tersebut apakah layak atau tidak? Jangka waktu penerimaan bantuan apakah lama atau cuma sebentar? Apakah produk yang dihasilkan sudah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar? Bagaimana dengan pemasaran dan lain sebagainya. Sehingga perlu adanya satu penilaian di awal program sebagai alat ukur yang sangat penting bagi kesuksesan program dengan mengetahui berapa jumlah mustahik yang harus dibantu, jumlah dan apa saja yang mereka butuhkan, potensi desa yang ada, sarana dan prasarana, serta skill dan kemampuan yang dimiliki oleh mustahik. Wallaahu a’lam. ■

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *